PENGURUSAN PENGHASILAN PERSONIL DILINGKUNGAN POLRI


PENGURUSAN PENGHASILAN PERSONIL
DILINGKUNGAN POLRI


BAB I 
PENDAHULUAN

a.    Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good govermance) pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, khusus yang berkaitan dengan Gaji Anggota Polri/PNS .
b.    Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara tersebut adalah tata cara Pembuatan Daftar Gaji yang berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2001 beserta perubahan terakhir No. 13 tahun 2008 tentang Peraturan Gaji PNS dan Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1977 beserta perubahan terakhir No. 10 tahun 2008 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disusun dengan mengikuti peraturan tentang Gaji Anggota Polri/PNS yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
c.    Pembuatan Daftar Gaji setidak-tidaknya meliputi laporan dan mekanisme dalam penghitungan penghasilan dan pembayaran gaji personel, potongan gaji, kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan gaji lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan negara RI yang mengatur tentang sistem pegajian Anggota Polri/PNS.





BAB  II
 TATA URUT

Kapolri selaku Pengguna Anggaran menyususn dokumen pelaksanaan anggaran ( DIPA ) Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan alokasi anggaran yang diterima dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ( BUN ) untuk memperoleh pengesahan.

PA / KPA berdasarkan DIPA yang telah disahkan laks kegiatan-kegiatan sbb:
1.    Menyusun rencana kerja yang telah ditetapkan  / dituangkan dalam  DIPA  dengan membuat keputusan-keputusan, mengambil tindakan – tindakan yg dapat mengakibatkan pengeluaran uang dan / atau tagihan antara lain :
a.   Keputusan  kepegawaian  seperti: pengangkatan pegawai dalam jabatan , KGB, mutasi pegawai, SPPD dan keputusan lain sesuai kewenangannya.

b.   Keputusan / tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi.

c.   Keputusan / tindakan dalam rangka pengadaan barang / jasa (kontrak jual beli,  surat perintah / surat perintah kerja, dll ).   

d.   Menerbitkan SPM untuk membayar  tagihan akibat kegiatan yang diselenggarakan  kepada  BUN  / Kuasa BUN untuk melakukan pembayaran tagihan dimaksud atas beban APBN, dengan ketentuan bahwa pembayaran tagihan hanya dapat dilakukan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA berkenaan.

e.   Membuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang merupakan pelaksanaan fungsi manajemen kas Pemerintah dari sisi belanja negara. Pengesahan DIPA oleh menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara  memberi  Jaminan  bahwa  anggaran   dalam  DIPA dapat disediakan oleh negara dalam jumlah yang cukup pada saat anggaran tersebut ditagihkan.

2.   Dana  Belanja Pegawai ( Gaji dan Tunjangan ) bagi personil / calon personil disediakan dalam DIPA bersifat prememori / catatan dan bukan berdasarkan pagu, artinya pembayaran dapat dilakukan walaupun telah melampaui pagu anggaran dalam DIPA, sedangkan untuk Belanja Pegawai lainnya ( Non Gaji dan tunjangan ) pembayarannya harus berdasarkan pagu anggaran.

3.   Penyaluran/pencairan dana belanja pegawai yang disediakan dalam DIPA dilaksanakan oleh KPPN atas dasar SPM yang diterbitkan KPA / Pejabat Penandatangan SPM.

4.   Berdasarkan SPM tersebut KPPN selaku Kuasa BUN menerbitkan Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bank Operasional sebagai realisasi pembayaran

5.   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM     bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari dokumen yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN.




6.   Pengangkatan Pertama Personil / calon Personil
      a.   Pengangkatan Pertama Perwira, oleh Presiden
      b.   Pengangkatan Bintara/Tamtama, oleh Kapolri
      c.   Pengangkatan PNS dan calon PNS, oleh Kapolri

7.   Pembayaran Gaji oleh KPPN dilakukan melalui rekening Bensatker pada Bank Pemerintah dengan pelaksanaan sbb :
      a.   Bensatker membuka rekening pada Bank Pemerintah yang berada di       wilayahnya dengan persetujuan BUN cq. KPPN ( dalam hal Bensatker belum           mempunyai rekening agar mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada             BUN cq. KPPN )
      b.   Rekening dimaksud dan / atau bila terjadi perubahan rekening                   disampaikan kepada KPPN.

8.   Pembuatan Daftar Keluarga ( KP4 / Model DA.01.04 ) oleh Kasatker disampaikan kepada KPPN pembayar dengan ketentuan :
      a.   Pada setiap awal tahun takwim bagi seluruh personel / calon personel
      b.   Apabila terjadi perubahan susunan keluarga dari personil / calon personil            karena       menikah, cerai, melahirkan, anak dewasa / menikah, kematian dan lain-lain       sejenisnya  dengan  melampirkan   dokumen      pendukung dari pejabat yang       berwenang.



·        SYARAT PPK :

  1. Memiliki integritas tinggi
  2. Memiliki disiplin tinggi
  3. Memiliki tanggung.jwb dan kualifikasi
  4. Teknis  serta  manajerial
  5. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa
  6. Memiliki kemampuan utk ambil keputusan, bertndk tgs,  keteladanan dlm skp dan prilaku dan tidak kkn


















BAB  III
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PENGANGKATAN PEJABAT :

·         Pada setiap awal T.A. Kapolri selaku PA menunjuk KPA dengan Skep

·         PA mendelegasikan kepada KPA :
  1. PPK
  2. Pejabat Penandatangan SPM
  3. Bensatker

·         Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai diangkat Kasatker

·         SK penunjukkan KPA, PPk, penandatangan SPM, Bensatker disampaikan ke KPPN selaku kuasa BUN.

·         Pejabat PPK, Penandatanganan SPM dan Bensatker tidak Boleh saling rangkap.

·         KPA dapat merangkap PPK atau Penandatangan SPM.

·         Setiap awal T.A. Spesimen tanda tangan dan paraf KPA, PPK, Penandatangan SPM, Bensatker dan petugas pengelola Administrasi belanja pegawai disampaikan ke KPPN atau apabila terjadi pergantian.

·         Dalam hal tidak terdapat penggantian, KPA cukup menyampaikan Surat pemberitahuan tertulis ke KPPN.



PEJABAT PENGELOLAN KEUANGAN NEGARA :

1.         KAPOLRI Selaku PA

2.         KASATKER Selaku KPA

3.         PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

4.         PEJABAT PENANDATANGAN SPM

5.         BENSATKER












1.   TUGAS DAN WEWENANG PA :
            Tugas dan Wewenang PA berdasarkan UU No.1/2004, Ps, 1

·         TUGAS PA :

  1. SUSUN RKA/K-L  (POLRI)
  2. SUSUN DOK LAK GAR (DIPA)
  3. LAKGAR POLRI
  4. LAK PUNGUTAN PNBP
  5. KELOLA UTANG PIUTANG
  6. KELOLA BARANG MILIK NEGARA
  7. SUSUN DAN SAMPAIKAN WABKU
  8. LAKSANAKAN TUGAS-TUGAS LAIN SESUAI UU.

·         WEWENANG PA :

  1. MENUNJUK KPA
  2. TETAPKAN BENSATKER
  3. MENETAPKAN PEJABAT PENGELOLAAN UTANG PIUTANG
  4. MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKANPENGELUARAN ANGGARAN BELANJA
  5. MENETAPKAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM
  6. MENGGUNAKAN BARANG MILIK NEGARA
  7. MENETAPKAN PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
  8. AWASI LAKGAR


2.   TUGAS DAN WEWENANG KPA :

·         TUGAS :

  1. SUSUN DIPA
  2. LAKUKAN TINDKN  YG AKIBATKAN P’LUARAN ATAS BEBAN APBN
  3. UJI TGHN DAN PERINTAH BAYAR
  4. PUNGUTAN PNBP
  5. KELOLA UTANG DAN PIUTANG
  6. GUNAKAN BRG MILIK NEGARA
  7. AWASI LAK GAR
  8. SUSUN DAN SAMPAIKAN LAPKU

·         KEWAJIBAN :

  1. SUSUN RENJA SATKER BRDSRKAN PRESTASI KERJA
  2. PERTG.JWBKAN GAR KPD P.A.DAN KPD WASRIK INTER & EKSTERN
  3. SUSUN LRA, NERACA SESUAI SAP
  4. SUSUN LAP SISTEM AKUNTANSI ASSET TETAP
  5. AWASI  & LAKS P’YARAN HAK2 PERS SCR TEPAT WAKTU, TEPAT ANGKA  &  DITRM OLEH YG BERHAK
  6. INTENSIFKAN PNBP DI LINGK SATKER



3.   TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENANDATANGAN SPM :

·         TUGAS :

  1. PERIKSA KELENGKAPAN BERKAS SPP
  2. ISI CHECK LIST K’LENGKAPAN BERKAS SPP
  3. CATAT DLM BK WAS PENERIMAAN SPP

·         WEWENANG :

  1. PERIKSA SECARA RINCI KEBENARAN FORMAL / MATERIIL KEABSAHAN DOK PENDUKUNG SPP
  2. PERIKSA KETERSEDIAAN PAGU GAR DLM DIPA
  3. BEBANKAN P’LUARAN SESUAI DG AKUN  YBS
  4. PERINTAH BAYAR ATAS BEBAN APBN



4.   PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI :

  1. BUAT DAFTAR GAJI
  2. TERIMA DAN PROSES LM KRN PERUBAHAN STATUS PENGHASILAN
  3. BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN DATA  PERS : KUAT PERS ISTRI/SUAMI/ANAK DAN JUMLAH PEMBAYARAN
  4. PELIHARA DATA KUAT PERS SCR AKURAT SEHINGGA PERKEMBANGAN SETIAP BULAN DAPAT DIBACA


5.   TUGAS DAN WEWENANG BENSATKER :

  1. PEMBINAAN FUNGSI KEUANGAN YG MELIPUTI :   
            1.  PELAKS. ADM KEUANGAN DI LING. SATKER
2.  PENYIAPAN DATA DLM RGKA SUN RENJA YG B’KAITAN DGN BINKU DI LINGK. SATKER 
            3.  PENYIAPAN DATA DLM RGKA SUN RKA SATKER
4.  BIMBINGAN ATAS PENYELENGGARAAN FUNGSI KEUANGAN DI LINGK. SATKER

  1. PENYELENGGARAAN FUNGSI KEUANGAN YG MELIPUTI :
            1.   PENYIAPAN SPP BESERTA  KELENGKAPANNYA
            2.   PENGAJUAN TAGIHAN KPD KPPN
            3.   PENGAMBILAN SP2D KE KPPN
4.   PENERIMAAN, PENYIMPANAN & PEMBAYARAN DANA YG DIKELOLA SESUAI KET.  YG BERLAKU
5.   PENYELENGGARAAN PROSES AKUNTANSI & VERIFIKASI DATA KEUANGAN
6.   PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN, POSTING  ATAU CETAK DATA, PELAKS. BACK UP  SERTA  PENYIMPANANNYA
7.   PCATATAN ADM KU, KHUSUSNYA  THD  GAR & DANA YG BLM MSK DLM PROG. KOMPUTERISASI
8.   PENYUSUNAN LAP/AKUNTABILITAS KEUANGAN DI LINGK. SATKER
9.   P’ANALISAAN ATAS CAT. KU, BAIK BERUPA LAPKU CETAK MAUPUN ARSIP DATA KOMP

  1. PENGELOLA UANG PERSEDIAAN
1.   TELITI KELENGKAPAN PERINTAH BAYAR DARI KPA
            2.   UJI KEBENARAN PERHIT  TGHN DLM SPP
            3.   UJI KETERSEDIAAN DANA
            4.   LAKS PUNGUTAN NEGARA
5.   TOLAK PENCAIRAN DANA APABILA SPP TIDAK DI DUKUNG BUKTI    P’LUARAN YG SAH UTK PEROLEH PEMBAYARAN
6.   BENSATKER BERTG.JWB SCR PRIBADI ATAS PEMBAYARAN YG DILAKUKAN


6.   TUGAS DAN WEWENANG KABIDKU :

PEMBINA FUNGSI KEUANGAN  DAN BENSATKER UNTUK ANGGARAN BERSIFAT KHUSUS, ANGGARAN BERSIFAT KHUSUS  MRPKN ANGGARAN BERSYARAT YG PENCAIRANNYA BERDASARKAN OTORISASI





































BAB IV
PENGHASILAN PERSONIL

1.   JENIS-JENIS GAJI :

1.   GAJI INDUK / BULANAN
2.   GAJI SUSULAN
3.   KEKURANGAN GAJI
4.   GAJI TERUSAN
5.   UANG DUKA TEWAS / GUGUR / WAFAT
6.   PERSEKOT GAJI
7.   GAJI  ORANG HILANG


2.   MACAM-MACAM PENGHASILAN :

      A.  PENGHASILAN TERATUR
      1.         GAJI POKOK
      2.         TUNJ.KEL ( ISTERI / SUAMI / ANAK  )
      3.         TUNJANGAN LAIN – LAIN

      B.  PENGHASILAN TIDAK TERATUR

1.            HOHOR KEPANITIAAN :
                        DASAR : PERDIRJEN No.08/2009 ( BAS ) MASUK BEL.BRG                      (AKUN 52      …) DAN BEL.MODAL (AKUN 53… )
2.         UANG LEMBUR
3.         UANG SAKU
4.         HADIAH ATAU PENGHARGAAN DG NAMA DAN SLM BENTUK APAPUN
5.         BEA SISWA


3.   STRUKTUR GAJI :

1.   GAJI POKOK
2.   TUNJANGAN ISTERI/SUAMI 10% DARI GAJI POKOK
3.   TUNJANGAN ANAK  2% DARI GAJI POKOK
4.   TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
5.   TUNJANGAN SANDI
6.   TUNJANGAN MEDIS
7.   TUNJANGAN PAPUA
8.   TUNJANGAN POLWAN
9.   TUNJANGAN BABINKAMTIBMAS/PTGS POLMAS
10. TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL
11. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
12. TUNJANGAN BERAS
13. TUNJANGAN UMUM / TAMB.TUNJ.UMUM
14. PEMBULATAN
15. PPH PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH



16. POTONGAN
A.  PFK IWP 10 % DARI GAJI BRUTO (GAJI POKOK + TUNJANGAN KELUARGA)
B.  TUNJANGAN BERAS, APABILA DIBAYARKAN DALAM BENTUK NATURA
C.  PPH 21 SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU
D.  PERSEKOT GAJI
E.  GANTI RUGI (TP/TGR)
F.   SEWA RUMDIN

17. UANG LAUK PAUK (ULP)


4.   DINAS AKTIF

      A.  DALAM DAFTAR GAJI

1.        GAJI POKOK :

2.        TUNJ.KEL (SUAMI/ISTERI/ ANAK ):

1.   TUNJANGAN SUAMI / ISTRI SEBESAR 10 % DARI GAJI POKOK
2.   TUNJANGAN ANAK SEBESAR 2 % DARI GAJI POKOK UTK TIAP-TIAP ANAK, DG          KETENTUAN :         
a.      DIBERIKAN MAKS UTK 2 ( DUA ) ORG ANAK.           
b.      DIBERIKAN  KPD  A.K  /  ANAK  ANGKAT  YG BERUMUR KURANG DARI 21 TAHUN , TIDAK /     BELUM    KAWIN  SERTA TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI.
c.      DIBERIKAN SAMPAI UMUR 25 TH APABILA  KULIAH DG MELAMPIRKAN SURAT KET DAN / ATAU  ANAK  CACAT  YG  TDK DPT MENCARI PENGHASILAN SENDIRI DG MELAMPIRKAN SK DARI DOKTER PEMERINTAH   
3.   APABILA SUAMI DAN ISTRI SAMA2 BERKEDUDUKAN PEG.NEG, MK TUNJANGAN DIBERIKAN KPD SUAMI/ISTRI YG MEMPUNYAI     GAJI POKOK LBH TINGGI.                    

3.        TUNJ.UMUM/ T.TUNJ.UMUM
1.    TUNJANGAN UMUM DIBERIKAN SETIAP BULAN KPD PERSONEL YG TIDAK MENERIMA TUNJAB STRUK/FUNG ATAU TUNJ LAIN YG DIPERSAMAKAN DG TUNJAB.

2.    KPD PNS YG TELAH M’DPTKAN TUNJAB ATAU TUNJ.LAIN YG    DIPERSAMAKAN DG TUNJAB, TIDAK DIBERIKAN TUNJ.UMUM           MAUPUN TAMBAHAN TUNJ.UMUM WLPN PENGHSLNNYA BLM      MENCAPAI RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH )

3.    KPD ANGGT POLRI YG TDK M’DAPATKAN TUNJAB STRUK  / FUNG   HANYA DIBERIKAN TUNJ.UMUM TANNPA TAMB TUNJ.UMUM WLPN      PENGHASILANNYA BELUM MENCAPAI RP.1.000.000 (SATU JT RPH )

4.    BAGI  PNS YG MENDAPATKAN TUNJANGAN KOMPENSASI KERJA                           ( SEPERTI : TUNJ. BAHAYA RADIASI, TUNJ. TPP ) TETAP DIBERIKAN    TUNJ. UMUM, SEPANJANG P’HSLNNYA BELUM MENCAPAI JUMLAH     RP.1.000.000,- ( SATU JUTA RUPIAH )
5.   KHUSUS   BAGI    PNS   YG  TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 ( ENAM ) BULAN TUNJ.UMUM DIHENTIKAN  PADA  BULAN KE 7 ( TUJUH ) DAN DIBAYARKAN      SETELAH     PEGAWAI   NEGERI   SIPIL  TERSEBUT BEKERJA  LAGI

6.   PNS YG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA  PDH  TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU PTDH WLPN TLH  MENGAJUKAN BANDING    KE   BAPEK ( BADAN   PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN ) TUNJANGAN  TETAP  DIHENTIKAN

7.   TUNJ.UMUM DPT DIBAYARKAN LAGI  SETELAH  ADA   KPTSN   DARI BAPEK YG MERINGANKAN HUKUMAN MENJADI HUKMN DISIPLIN  & DINYATAKAN TELAH BEKERJA KAGI.

8.   PENGHENTIAN TUNJANGAN UMUM :
1.    MENERIMA TUNJAB STRUKTURAL/FUNGSIONAL
2.    MENERIMA TUNJANGAN YG DIPERSAMAKAN DG TUNJAB
3.   MENJALANI CUTI BESAR/ CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
4.   DIBERHENTIKAN DARI JABATAN ORGANIK
5.   MENJALANI MASA BEBAS TUGAS/MPP
6.   MENJALANI MASA UANG TUNGGU
7.   MENJALANI TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 ( ENAM ) BULAN.

4.        TUNJ.BERAS

1.        TUNJANGAN BERAS DIBERIKAN KPD ANGGOTA POLRI SEBESAR 18 KG / JIWA, DAN PNS SEBESAR 10 KG /JIWA

2.        UNTUK KELUARGA DIBERIKAN MASING2 SEBESAR 10 KG / JIWA DG MAKS  2 ( DUA ) ORANG ANAK.

3.        TUNJ.BERAS DLM BENTUK NATURA DIBERIKAN DG INDEKS BERDASARKAN PP YG BERLAKU DAN DICANTUMKAN DLM DAFTAR GAJI DAN DAPEM ( DAFTAR PEMBAYARAN PENSIUN)

4.      DLM HAL TERJADI KEKURANGAN/ SELISIH P’YARAN TUNJ.BERAS DLM BENTUK INNATURA (UAN ) DPT DIAJUKAN KE KPPN DG CARA            KPA/PJBT PENANDATANGAN SPM MENERBITKAN SPM ATS BEBAN    DIPA SATKER YBS.

5.        TUNJAB STRUK/FUNG

1.        TUNJAB STRUKTURAL DIBERIKAN KPD PERS YG DIANGKAT  DLM JAB STRUTURAL DG SKEP DARI PJBT YG BERWENANG.
2.      DLM SKEP HARUS DICANTUMKAN TINGKAT ESELON, NAMA JABATAN, DAN BESARAN TUNJAB .
3.      DLM HAL TERJADI PERUBAHAN ESELON JAB, MK PJBT YG B’WENANG  HRS MENETAPKAN KEMBALI SKEP PENGANGKATAN PERS TSB SESUAI  ESELON BARU SBG DASAR PEMBAYARAN.
4.      TUNJAB DIBERIKAN THT TGL 1 BLN BERIKUTNYA BERDASARKAN SPRINLAK ( STLH PELAKS SERTIJAB )



5.        APABILA SPRINLAK DITERBITKAN TGL 1 ( SATU ) MAKA TUNJAB DIBAYARKAN MULAI BULAN ITU JUGA, DLM HAL TGL 1 HARI LIBUR  DAN PENERBITAN SPRINLAK PD TGL 2, MK TUNJAB STRUK DIBAYARKAN MULAI BULAN ITU JUGA.
6.        PTGS PENGELOLA ADM BEL. PEGAWAI M’AJUKAN PERMINTAAN TUNJAB STRUK  BERSAMAAN DG PENGAJUAN PERMINTAAN GAJI.
7.      PERS YG MENJALANI TUGAS BELAJAR LBH DARI 6 ( ENAM ) BLN MK  TUNJAB DIHENTIKAN MULAI BLN BERIKUTNYA STLH MELAKS SERTIJAB.

8.      PENGHENTIAN TUNJAB STRUKTURAL :

1.   DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL

2.   DIBERHENTIKAN SEMENTARA

3.   MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

4.    DIJATUHI HUKUMAN PENJARA/KURUNGAN B’DASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YG TLH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG TETAP

5.    MENJALANI CUTI BESAR           


6.      TUNJ. PAPUA
         TUNJANGAN KHUSUS PAPUA BAGI CPNS DIBERIKAN 80 % DARI PNS

7.      TUNJ.POLWAN
         DIBERIKAN DG INDEX SESUAI KETENTUAN

8.      TUNJ.BABINKAMTIBMAS
         Kepada anggota Polri yang bertugas sebagai Babinkamtibmas dan sekaligus pengemban fungsi Polmas diberikan tunjangan setiap bulan.
         Tunjangan Babinkamtibmas / petugas polmas merupakan tunjangan Fungsional shg anggota Polri  yang  telah menerima tunjangan tsb tidak berhak menerima tunjangan umum ataupun tunjangan jabatan.
         Tunjangan dihentikan apabila anggota Polri sdh tidak menjabat Babinkamtibmas / ptgs Polmas berdasarkan skep pjbt yg berwenang


9.      TUNJ. DAERAH TERPENCIL

         KEPPRES NOMOR  34   TH 1996 TTG TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PN YG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WIL TERPENCIL
        
A.     DIBERIKAN PALING LAMA 5 TH DAN DITINJAU SETIAP 2 TH SEKALI

B.     PERHUBUNGA, LAYANAN KESEHATAN, 9 BAHAN POKOK, DIKLAN   DAN KEBUTUHAN SEKUNDER SANGAT SULIT
C.     SYARAT WILAYAH TERPENCIL : TRANSPORTASI UMUM ANTAR DESA, DESA DNG IBU KOTA KECAMATAN, IBU KOTA KEC DGN IBU KOTA KAB TDK ADA SETIAP HARI ATAU TERPUTUS SAMA SEKALI.

D.     DIUSULKSN OLEH GUBERNUR, DITETAPKAN OLEH MENDAGRI, PERTIMBANGAN TERTULIS MENPAN, MENKU DAN POLRI.


10.    TUNJ.SANDI / MEDIS
A.     TUNJ. MEDIS YG BERLAKU ADLH: STAFF MEDIS FUNGSIONAL            ( SMF )  SESUAI ESELON JAB KEP 38 / XII / 2005

B.     PERPRES  TUNJ . MEDIS TELAH DITERBITKAN  NAMUN  ATURAN PELAKS DLM PROSES  

11.     ULP  ORGANIK POLRI


  1. LUAR GAJI
1.        UANG MAKAN PNS
A.       DIBERIKAN MAKS 22 HR KERJA, BSRNYA    RP. 15.000,- STP HR
B.     PMBYRAN DILAK DG MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG
C.       PMBYRAN UANG MKN PNS DIKENAKAN PPH21 SBSR 15% KEC UNT PNS GOL II-D KE BWH

2.        UANG LEMBUR
-                PNS YG LAKS LEMBUR DPT DIBRIKAN UANG LMBR BDSRKAN SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR.
-                BSRAN UANG LMBR :
         GOL I        : RP. 5000/JAM          PD HR KERJA
         GOL II       : RP. 6500/JAM         BIASA SSDH
         GOL III      : RP. 8000/JAM         JAM TUTUP
         GOL IV     : RP. 9500/JAM        KANTOR
-                 WKT KERJA LMBR PLG BNYK 3 JAM/HARI ATAU 14 JAM/SEMINGGU


5.   PEMBERHENTIAN PENGHASILAN PERSONEL 

      A.  DIBERHENTIKAN SEMENTARA ( SKORSING)
                                                                                                                            
v  

PENGHASILAN
AKHIR  75 %
 
HUKUMAN PENJARA /
         KURUNGAN MIN 1  BLN.

v   TIDAK DIPECAT


v   MIN 3 BLN PIDANA  YANG               a.  Sidang Kode etik
               PUNYA  KUAT HKM TETAP            b.  Rekomendasi PTDH




      B.  DIBERHENTIKAN KARENA DISERSI

1.        POLRI 30 HARI DAN PNS 60 HARI ( 2 BLN ) BERTURUT – TURUT TANPA KET SAH DINYATAKAN MENINGGALKAN DINAS
2.        POLRI HARI KE – 31 DAN PNS HARI KE – 61 GAJI DIBERHENTIKAN SEMENTARA ATAS DASAT SPRIN KASATKER.
3.        BENSATKER TIDAK MEMINTAKAN GAJI KE KPPN, DLM HAL YBS MSK KERJA DAN DIAKTIFKAN LAGI, ATAS DASAR SPRIN KASATKER GAJI DPT DIMINTAKAN KE KPPN
4.        GAJI  DAN RAPEL GAJI TIDAK DPT DIBAYARKAN KPD PERS DESERSI.

  1. DIBERHENTIKAN KARENA HILANG DALAM TUGAS

1.        DIBERIKAN TENGGANG WAKTU 1 TH  UTK MASA PENCARIAN KASATKER MENERBITKAN SPRIN PENCARIAN ORG HILANG

2.        KPD AHLI WARISNYA DIBAYARKAN  PENGHASILAN PENUH SLM 1 TAHUN.

3.        SETELAH 1 TH TIDAK DITEMUKAN , DINYATAKAN TEWAS / GUGUR
             -          POLRI  BERDASARKAN SKEP KAPOLRI/ KAPOLDA,
             -          PNS SETELAH ADA PERSETUJUAN BKN

4.        BERKELUARGA :
          A.  GAJI TERUSAN :
                POLRI        :   12 BLN  X  PENGHSLN TERAKHIR ( ULP)
                                        18 BLN, DITETAPKAN SBG PAHLAWAN  DG KEPPRES
                PNS            :    6 BLN X PENGHSLN TERAKHIR

           B.  UANG DUKA :
                 POLRI DAN PNS   :   6 BLN X PENGHSLN TERAKHIR ( ULP)

5.        BUJANGAN
         A.     UANG DUKA :
                  POLRI      DAN PNS :   6 BLN X PENGHSL TERAKHIR ( ULP )
B.     TUNJANGAN ORG TUA SEBESAR 25 % X GAPOK TERAKHIR , BILA ORG TUANYA BERCERAI  KEPADA MASING – MASING ORG TUANYA DIBERIKAN 12,5 %   ( DIBAYARKAN OLEH PT. ASABRI )

6.        DIBERIKAN SRKK DARI PT. ASABRI

7.        GAJI TERUSAN HANYA DIPOTONG 2 % UTK DPK, DLM HAL IPEN DAN THT TERLANJUR DIPOTONG , MAKA  POT  DICANTUMKAN DLM SKPP AGAR DPT DIKEMBALIKAN OLEH PT.ASABRI.

        






1 komentar:

  1. adakah peraturan yang mengatur tentang penghentian gaji sementara anggota polri yang disersi,...mohon info nya

    BalasHapus

Artikel Lainnya

Entri Populer

Artikel menarik lainnya